Pendidikan Multikultural di Indonesia

MENCARI BENTUK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

 SRI SUJATI, S.Pd., M.Pd.

Kita belum lupa berita tentang  masyarakat Bali di Lampung yang ketakutan karena perlakuan penduduk setempat. Juga ketika pilkada Jakarta, sebagian masyarakat masih mempersoalkan Jokowi yang orang Jawa dan Ahok yang keturunan Cina. Demikian juga kasus pembongkaran gereja HKBP di Bekasi oleh satpol PP karena persoalan IMB saja. Berita di televisi menunjukkan masyarakat Indonesia belum dapat bertindak arif dalam menghadapi multikultural. Mengapa kita sering berseteru karena persoalan etnis, budaya, dan agama. Padahal, kita semua menyadari bahwa Indonesia itu multikultural. Ada apa dengan Indonesia? Jika terjadi kekacauan peradaban seperti ini selalu yang disalahkan adalah proses pendidikan manusia Indonesia.

Pendidikan Multikultural

Apa yang sudah dilakukan Pemerintah selama ini dalam kebijakan pendidikannya? Sebenarnya Pemerintah sudah merespon persoalan multikultural karena multikultural telah menjadi isu pendidikan di berbagai negara. Pendidikan multikultural adalah salah satu isu yang menyebabkan lahirnya kurikulum 2013, selain isu perkembangan teknologi informatika, pendidikan karakter, kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Pemerintah selalu banyak wacana, tetapi selalu tidak serius dalam pelaksanaannya dan tidak jelas programnya. Kurikulum 2013 terlalu banyak beban. Agenda yang mana dulu yang menjadi prioritas mungkin sulit ditentukan karena isu-isu itu mendesak semua.

            Pendidikan multikultural di Indonesia sangat penting ditangani serius karena Indonesia adalah negara multikultur terbesar di dunia. Multikultur adalah suatu keadaan yang beragam disebabkan perbedaan gender, agama, status sosial ekonomi, budaya, bahasa, ras, dan adat istiadat. Pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian  peserta didik agar menghargai multikultur dan arif   bijaksana dalam menghadapi masalah keberagaman. Selain alasan Indonesia adalah negara multikultur, pendidikan multikultural harus segera dilakukan karena semua negara telah lebih dulu melakukannya.

Contoh Pendidikan Multikultural di Mancanegara

            Pendidikan multikultural menjadi masalah penting di berbagai negara karena globalisasi membolehkan masyarakat dunia bebas bergerak, bebas tinggal, dan berinteraksi. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai persoalan multikultural. Meskipun suatu negara diduga monokultur, ternyata tetap multikultur. Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Jerman termasuk negara yang diduga monokultur, tetapi ternyata mereka mempunyai persoalan multikultural, yaitu kelompok minoritas. Karena perkembangan ekonomi dan industri, mereka menjadi gula bagi negara lain. Migrasi internasional, seperti mencari pekerjaan, belajar di universitas, atau perkawinan telah memicu persoalan multikultural. Jepang mempunyai minoritas, yaitu imigran Korea, Cina dan dari bangsa Asia lainnya.  Di Jepang ada program Minzokugakkyu dan Dowa. Sekolah yang mayoritas Korea misalnya dibolehkan mengajarkan kebudayaan Korea dan ada satu pekan untuk berekspresi sesuai dengan kebudayaannya. Hak-hak terhadap kebudayaan minoritas sangat dijunjung tinggi di Jepang. Di Cina, etnis Han adalah mayoritas, dan yang lain seperti etnis Ughiur, Manchu, Hui adalah minoritas. Dalam kebijakan bahasa, Pemerintah menganjurkan bahasa-bahasa kecil digunakan dalam pelajaran, selain bahasa Mandarin Cina sebagai bahasa resmi. Pendidikan multikultural tidak hanya terdapat pada buku teks saja, tetapi betul-betul dipraktikkan di Cina. Di Korea Selatan, persoalan anak yang lahir dari perkawinan internasional menjadi perhatian utama. Kementrian Pengembangan Pendidikan dan sumber Daya manusia Korea Selatan secara khusus menangani anak-anak yang lahir antaretnis dengan kurikulum khusus dan anak-anak itu tetap belajar di sekolah biasa, bukan sekolah khusus. Di Jerman, kelompok minoritas/imigran tidak diperkenankan mendirikan sekolah sendiri. Anak-anak imigran harus berbaur dengan anak-anak Jerman. Pendidikan multikultural dimasukkan ke dalam mata pelajaran Kewarganegaraan. Anak-anak diajari menghargai keberagaman dengan praktik langsung seperti melibatkan anak imigran dalam berbagai kegiatan dan mereka diberi kesempatan mementaskan kebudayaannya setiap akhir semester.

Perlu Ada Model

            Bercermin dari pendidikan multikultural di beberapa negara, Indonesia seharusnya lebih jelas arahnya. Apakah pendidikan kultural akan diramu dalam kurikulum yang isinya harus menekankan multikultural ataukah melalui manajemen? Mari kita cermati praktik selama ini. Di perbatasan Brebes, ada desa yang masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Namun, mengapa siswa harus menerima bahasa Jawa dalam kurikulum di sekolahnya? Apakah karena Brebes termasuk Jawa tengah? Memang secara geografi benar, tetapi secara kebudayaan, mereka berbeda budaya. Dan jika anak etnis lain (Batak, Sunda) bersekolah di Jawa Tengah, dia akan menjadi minoritas dan tidak mendapat pelayanan yang memadai atas hak-hak budayanya.  Contoh lain misalnya, orang-orang keturunan Cina mendirikan sekolah khusus untuk anak-anaknya. Kasus ini adalah contoh pelanggaran dalam pendidikan multikultural selama ini.  

            Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia mendapat peran penting dalam pendidikan multikultural. Materi atau buku teks harus berbasis multikultural. Namun, pendidikan multikultural tidak sesederhana itu, yaitu terdapat pada buku teks atau bacaan. Justru pada ranah paedagogi dan manajemen lebih penting. Terdapat tiga prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tilaar, antara lain sebagai berikut:

(1)   Pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia (equity pedagogy),

(2)   Pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya,

(3)   Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya.

Menurut Bank (2006) pendidikan multikultural dapat ditempuh dengan lima langkah sebagai berikut: (1) konten integrasi, termasuk perspektif minoritas, (2) proses pembangunan pengetahuan, yaitu menanamkan sistematik kritis dari sumber-sumber ilmu pengetahuan, (3) Keadilan paedagogik, yaitu kemampuan guru merancang pembelajaran yang memperkenalkan keranekaragaman budaya, ras, sosial ekonomi, gender, dan agama, (4) mengurangi prasangka dengan mengembangkan pandangan positif siswa terhadap keanekaragaman, tidak boleh ada diskriminasi, dan (5) memperkuat struktur budaya dan sosial di sekolah, dengan memberikan hak-hak budaya pada kelompok minoritas. Sedangkan menurut Gay (1992) pendidikan multikultural harus diaplikasikan dalam segala bidang dan penerapannya harus kontekstual.

            Pendidikan multikultural di Indonesia selama ini masih jauh panggang dari api.  Pembelajaran yang sangat verbalis menjadikan sikap anak tumpul dan tidak peka terhadap lingkungan yang multikultural. Guru-guru tidak mempunyai kemampuan didaktik-paedagogi yang memadai berkaitan dengan pemahaman multikultural. Dan manajemen juga sering membuat kebijakan yang diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hak-hak minoritas sering dirampas. Seperti di Jepang yang mempunyai model Minzokugakkyu dan Dowa, Indonesia perlu mencari bentuk model yang diujicobakan di beberapa sekolah laboratorium. Kemudian jika sudah dinyatakan bagus, baru akan digunakan oleh sekolah seluruh Indonesia.

 Jika NKRI harga mati, pendidikan multikultural adalah harga mati.